Wahyu Sesalkan Realisasi Anggaran DPR KPP Rendah

PADANG - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyesalkan masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang tidak melaksanakan kegiatan padahal sudah direncanakan. Kegiatan yang sudah dianggarkan harusnya direalisasikan untuk kepentingan pembangunan yang membantu pemerintah dan juga termasuk program unggulan walikota.

"Jika kegiatan yang sudah dianggarkan dan tidak dilaksanakan maka berdampak Silpa yang terlalu besar. Silpa terlalu besar tidak boleh. Kalau efesiensi anggaran untuk penghematan itu bisa dimaklumi," tegas Wahyu, Kamis (26/10/2017).

Wahyu menyentil Dinas DPR KPP yang ditemukannya gagal tender pada paket nomor 11 terjadi Silpa sebesar Rp2,8 miliar. DPRD Padang juga dapat laporan ada sebesar Rp20,8 Miliar yang tidak terealisasikan di DPRKPP ini.


Anggaran pokok pikiran anggota DPRD juga menjadi persoalan. Legislatif belum menerima laporan apakah sudah dilaksanakan atau belum. "Jika pun dialihkan Pokir dewan itu laporannya bagaimana, itu kan jelas salah. Kemana pergi anggarannya, ini yang nantinya menjadi permasalahan hukum,"  tambah Wahyu.

Dari persoalan ini  jangan nantinya kita dewan yang disalahkan, sementara kita di dewan sendiri hanya memberikan pokok-pokok pikiran ke dinas terkait yang nantinya di dinas itu dianggarkan dan pelaksanaannya sendiri adalah dinas terkait. Seharusnya dinas terkait dapat melaksanakan dengan baik juga karena dalam ini kita sudah membantu program pemerintah itu sendiri dan  siapa yang disalahkan nanti.

Saat ini kita juga menilai progul Walikota Padang banyak yang tidak terselesaikan seperti bedah rumah itu malah dana dari Baznas yang banyak mengerjakan. Kemudian pokir dewan yang tidak terlaksanakan kemana dialihkan atas persetujuan siapa, kemana anggarannya ini yang jadi pertanyaan kita.

"Malah yang sangat disayangkan terjadinya Silpa yang cukup besar, ini kan tidak benar," ungkap Ketua DPD Golkar Padang ini.(***)