Gubernur Sumbar Dukung Jalur Kereta Api Hasil Bumi

PADANG - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mendukung pembukaan jalur baru perkeretaapian di Sumbar karena meningkatkan perekonomian dan pariwisata.
Perlu ada terminal untuk menarik CPO merealisasikannya.

Dia mencontohkan hasil bumi Pariaman seperti CPO yang merupakan hasil sawit dari Naras bisa langsung dibawa dengan kereta api menuju pelabuhan Teluk Bayur. Hal itu disampaikannya ketika memimpin rombongan  dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2017 tingkat Provinsi Sumbar, di Stasiun Simpang Haru Padang, Selasa (18/9/2017).

Kegiatan yang juga diikuti oleh Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat Provinsi Sumatera Barat. Selain itu hadir juga para undangan dari Forkopimda Sumbar menaiki KA. Lembah Anai, sebuah lokomotif dengan 3 rangkaian kereta.

Kendala tehnis dijelaskan Sulthon bahwa ada sirkulasi mesin dari diesel menghasilkan listrik dan korsleting. Mulai kontrak sejak Januari lalu baru kali ini rusak. Untung masih ada cadangan. Pabrik sendiri di Madiun dengan tehnologi China.

Kereta eks Inka Madiun TA 2011 ini bermuatan 150 penumpang dan 78 tempat duduk. Hal ini dijelaskan Humas PT. KAI Sumbar, Zainir pada wartawan. Karena alasan teknis, rombongan tidak jadi berangkat dengan Ketera Lembah Anai yang cukup ekslusif melainlan dengan kereta biasa saja bahkan terkesan jadul.

Rombongan berangkat pukul 10.30 Wib dan singgah pada beberapa stasiun seperti Stasiun Duku yang direncanakan akan diresmikan oleh Presiden RI pada bulan November mendatang. Perjalanan dilanjutkan menuju Pariaman dan sebelumnya singgah sebentar di Stasiun Lubuk Alung. Pukul 11.55 Wib rombongan sampai di Stasiun Pariaman dan disambut oleh Pejabat Kota Pariaman didampingi uda dan uni Pariaman sekaligus jamuan makan siang di Balairung Walikota Pariaman.

Guna menaikkan kapasitas dengan diperluas jalur kereta api menjadi 14 meter dari ukuran semula 8 meter. Areal yang dibangun Belanda masih terbatas. Awalnya Basko berkontrak denan PT. KAI tahun 2000 punya sertifikat padahal sudah ada alas hak sejak zaman Belanda.(***)