Blak-blakan, Panglima TNI Umumkan 3 Anak Buahnya Terlibat Korupsi Helikopter

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo blak-blakan soal anggotanya yang terlibat korupsi. Bahkan Panglima secara jantan mengumumkan penetapan tiga tersangka dari enam tersangka sementara yang diduga terlibat korupsi terkait pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Pengumuman Tiga tersangka dari TNI ini disampaikannya setelah Puspom TNI menduga mereka terlibat mark-up atau penggelembungan harga pembelian helikopter. 

Ketiga tersangka tersebut yakni Marsma TNI berinisial SS, dan Letkol WW serta seorang bintara tinggi, yakni Pelda SS.

"Telah ditetapkan tiga tersangka dari militer, yakni Marsma TNI FA bertugas sebagai pembuat akte komitmen atau PPK pengadaan barang dan jasa, Letkol WW pejabat pemegang kas, dan Pelda SS sebagai staf kas yang menyalurkan dana ke pihak tertentu," kata Gatot dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/05/2017).

Dalam kesempatan tersebut Panglima mengatakan bahwa dari Total anggaran Rp738 Milyar pengadaan helikopter AW-101 itu, negara diduga telah dirugikan Rp 220 Milyar karena di-mark-up.

"Hasil sementara perhitungan ditemukan potensi kerugian negara Rp 220 miliar dengan basis perhitungan nilai tukar 1 USD sama dengan Rp13 ribu," katanya.

Panglima melanjutkan bahwa penetapan tersebut dilakukan setelah pihaknya berkordinasi dengan BPK, KPK dan PPATK.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Puspom TNI telah menyita uang sebesar Rp 136 miliar yang disimpan di rekening BRI penyedia barang atas nama PT Dritama Jaya Mandiri.

Selain itu, Puspom TNI bersama KPK juga masih mencari keterlibatan pihak-pihak lain yakni dengan memeriksa enam saksi dari pihak militer dan tujuh saksi dari unsur sipil.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik Pom TNI memperoleh bukti yang cukup untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan," katanya.

Menurut Panglima TNI, Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengejar korupsi pengadaan helikopter AW-101 yang melibatkan TNI dan sipil karena dinilai harganya terlalu mahal. ***