Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Semangat Claudia Scheunemann untuk Garuda Pertiwi
Sumatera Barat
18 jam yang lalu
Semangat Claudia Scheunemann untuk Garuda Pertiwi
2
Tak Kesulitan Adaptasi, Sonny Stevens Pernah Jadi Striker
Sumatera Barat
17 jam yang lalu
Tak Kesulitan Adaptasi, Sonny Stevens Pernah Jadi Striker
3
Borneo FC Jalani Latihan Perdana Hadapi Championship Series
Olahraga
18 jam yang lalu
Borneo FC Jalani Latihan Perdana Hadapi Championship Series
4
Bali United Fokus Persiapan Leg Pertama Championship Series
Olahraga
18 jam yang lalu
Bali United Fokus Persiapan Leg Pertama Championship Series
5
Elias Dolah Ingin Belajar Surfing
Olahraga
18 jam yang lalu
Elias Dolah Ingin Belajar Surfing
6
Kemenpora Dukung Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Senam 2025
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Kemenpora Dukung Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Senam 2025
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Selain Soal Over Kapasitas Lapas, Komisi III DPR juga Mendesak Menteri Yasona Tindak Pekerja Asing Ilegal

Selain Soal Over Kapasitas Lapas, Komisi III DPR juga Mendesak Menteri Yasona Tindak Pekerja Asing Ilegal
Menkumham Yasona usai Raker dengan Komisi III DPR. (Muslikhin/GoNews.co)
Senin, 10 April 2017 16:07 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham Yasona H laoly berakhir dengan dua kesimpulan.

Selain desakan penertiban lapas yang over kapasitas, DPR juga mendesak agar Kemenkumham menindak tegas para pekerja asing ilegal di Indonesia.

Komisi III DPR RI juga mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan dibidang pemasyarakatan, yakni dengan melakukan reformasi Politik Hukum dan pola penegakakn Hukum.

Selain itu, DPR RI juga siap memberi dukungan soal regulasi untuk dapat segera mengurangi angka Over-Kapasitas di berbagai LP/Rutan.

Kemenkumhan juga didesak agar meningkatkan kinerja SDM dan melakukan pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangna para petugas LP/Rutan.

Bukan hanya itu, Komisi III DPR RI juga mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Ilegal di berbagai daerah/wilayah.

Dan kemudian, DPR RI juga meminta, agar Kemenkumham melakukan pengawasan internal terhadap para petugas Imigrasi.

Dan poin terakhir adalah, Kemenkumham harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Bebas Visa terutama dari sisi kepentingan nasional, prinsip resiprositas dan dilaporkan dalam Rapat Kerja selanjutnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/