Kata Jokowi, Ini 3 Syarat Wujudkan Kemakmuran

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada tiga syarat pokok untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

''Pertama, keperpihakan. Kedua, usaha bersama dengan semangat persatuan dan semangat gotong royong. Ketiga, upaya mencapai kemakmuran harus bersifat inklusuf tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan,'' kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas kebijakan ekonomi berkeadilan di Istana kepresidenan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

Presiden menegaskan semua warga negara tanpa kecuali harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati kemakmuran yang telah dicapai.

Jokowi kembali mengingatkan kemajuan atau kemakmuran yang ingin diwujudkan pemerintah adalah kemakmuran yang berkeadilan.

''Bukanlah kemakmuran orang per orang, bukan kemakmuran hanya sekelompok orang, bukan untuk satu golongan tapi kemakmuran yang ingin kita wujudkan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,'' ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa itu merupakan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah yang harus dihadapi dan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini terus diperjuangkan.

Presiden mengungkapkan pada Desember 2016 lalu dirinya telah memperintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkaji sebuah kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi selama ini.

''Meskipun kita tahu tingkat ketimpangan ekonomi sosial sejak 2015 mengalami perbaikan kalau diukur dari gini ratio yang turun dari 0,41 menjadi 0,39, namun ketimpangan ini masih perlu kita usaha agar lebih baik,'' tegas Jokowi.

Dalam Ratas ini, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri kabinet kerja diantaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hadir juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.***