Jaminan Kesehatan Nasional

LIMA PULUH KOTA--BPJS Kesehatan dan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota lakukan Nota kesepahaman, Program Percepatan Perluasan Cakupan Kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota di Ruang Rapat Bupati sarilamak, Selasa (25/10).

Bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan Dahidin,SE, MM sebagai Pihak PERTAMA degan Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Ir.Irfendi Arbi,MP sebagai Pihak KEDUA.

Prinsip Kerjasama mengacu kepada Efisiensi, Efektifitas, Sinergi, Saling Menguntungkan, Saling Memperkuat, Itikad Baik, Kepentingan Masyarakat, Transparansi, Keadilan Dan Akuntabilitas. Untuk saling menunjang pelaksanaan kewenangan, fungsi, tugas dan urusan dalam bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nota Kesepahaman berlaku 5 tahun semenjak ditandatangani.

“Bupati Irfendi Arbi menyambut baik kerjasama ini dan mengucapkan terimakasih kepada BPJS Kesehatan dan berharap keikutsertaaan masyarakat dapat meningkat jumlahnya”.

Melalui Dinas terkait (Kesehatan, BKD, DPPKAD) dapat mendukung secara penuh Nota Kesepahaman ini. Dan melalui DPRD sejalan dengan Pemerintah dapat mensukseskan masalah kesehatan di Lima Puluh Kota.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Dahidin, SE, MM  mengatakan, Cakupan peserta JKN masih rendah, peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif perlu di Intensifkan (Kelompok Tani, Kelompok Ternak Dll). Adanya Pegawai Honorer APBN/APBD yang Upahnya masih dibawah Upah Minimum Provinsi /Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMP/UMK).

Kemudian Dahidin berharap dengan gotong royong, dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.***