Kapolres AKBP Hasanuddin Berharap Pilkada Mentawai Berjalan Sesuai Semangat Pemilu Badunsanak

MENTAWAI - Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tengah dimulai hingga hari pencoblosan di tahun 2017 mendatang diharapkan bisa berjalan baik, tertib, lancar dan aman. Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Hasanuddin SAg berharap semua pihak bisa menciptakan pemilu damai seperti halnya di kabupaten lain dengan Pemilu Badunsanak.

Untuk itu semua, sebutnya, Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyiapkan beberapa strategi pengamanan penyelenggaraan Pilkada Mentawai tahun 2017.
Misalnya, usai pendaftaran calon dan dilanjutkan dengan penetapan calon, pihak-pihak terkait akan melakukan ikrar Pemilukada damai bersama KPUD. Sekaligus akan dilakukan gelar pasukan yang diawali dengan memakai alat peraga Praop selama dua hari.

Selama dua hari pula dilakukan latihan Sisbangkota. Latihan Sisbangkota dilakukan untuk mengantisipasi tindakan–tindakan kriminal yang terjadi pada tahapan–tahapan pengamanan Pilkada. “Dengan ini kita siapkan teknik–teknik, lalu kita akan mengundang seluruh stakeholder.

Untuk penempatan personil, katanya, sementara masih ditempatkan posko induk Mapolres. Nanti posko akan dipusatkan di setiap polsek yang ada di setiap kecamatan.
Sementara pengamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilakukan dengan pola 2 orang personil Polri ditambah 10 linmas.

Bila terjadi konflik di lokasi TPS, polisi akan melakukan pola siaga rawan 1. Dalam artian, rawan kondisi jarak tempuh lokasi di Mentawai. Namun untuk di Sumatera Barat, khususnya Mentawai, hanya memakai siaga 1.

Sejauh ini, kata Kapolres, tidak ada daerah yang terpeta sebagai rawan konflik di Mentawai. Meski demikian, kepolisian akan terus memonitoring. Termasuk melalui media sosial di mana masyarakat biasanya bebas berpendapat.

“Kita tidak membatasi, sepanjang itu tidak melanggar aturan dan masih di jalurnya, silahkan saja,” ujar Hasanuddin kemaren.Yang pasti, pihak polisi hanya bersifat memonitoring dan melakukan pengamanan selama Pilkada. Jika nanti ditemukan pelanggaran–pelanggaran akan diproses oleh panwaslu dan diteruskan ke tingkat Kumdu (Hms/Rhs)