PADANG - Dalam upaya mengantisipasi timbulnya genangan air ataupun banjir yang sering melanda khususnya dari jalan Gajah Mada hingga jalan Penjernihan III RW VII Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara, Pemko Padang berniat akan membangun drainase disertai pelebaran jalan di kawasan tersebut. Hal ini dikemukakan Wakil Walikota, H. Emzalmi, sewaktu meninjau lokasi sekaligus melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak yang terkait, Senin (8/8/2016).
Wawako mengatakan, kawasan tersebut diketahui termasuk rawan terkena banjir, dimana terdapat cukup padat perumahan penduduk serta ada beberapa sekolah dan kampus perkuliahan.
“Kawasan ini ketika hujan dengan curah yang cukup tinggi, sering menyebabkan genangan air bahkan banjir yang dikarenakan saluran drainase yang kurang memadai. Hal itu mengakibatkan, air hujan yang mengalir dari atas menjadi tidak tersalurkan dan tertumpuk ketika sampai di bawah,” terangnya.
Wawako menyebutkan, terkait rencana pembuatan drainase yang juga disertai pelebaran jalan pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang kota. Sebagaimana lokasinya dimulai dari depan Kampus Poltekes Kemenkes Prodi Kebidanan Gunung Pangilun yang tembus ke dalam permukiman penduduk.
“Hari ini kita lihat, di depan Poltekes atau di samping SD 17 masih ada jalan yang belum dibuka, sehingga akses jalan dari luar ke dalam menjadi tertutup dan drainasenya juga tampak belum memadai. Maka itu kita berupaya, semoga tahun ini jalan disertai drainase tersebut bisa dibangun. Karena ini bagian dari program unggulan Pemko terkait pembangunan jalan-jalan betonisasi,” ujar Emzalmi yang pada kesempatan itu didampingi Sekcam Padang Utara, Nasdwi Yelli dan Lurah Gunung Pangilun, Andi Amir.
Lebih lanjut Emzalmi menjelaskan, pembangunan jalan ini sudah masuk planning dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan (TRTB-P). Namun setelah ditinjau, menemui sedikit kendala dengan adanya sebahagian dari tanah kampus Poltekes lebih kurang sepanjang 50 meter dan lebar 7 meter berada di sebahagian badan jalan yang akan dibangun.
“Untuk itu kali ini kita bertemu kepada pihak Poltekes, karena tanah ini aset negara perlu ada proses administrasinya. Alhamdulillah, pihak Poltekes menyetujui dan bersedia menggeser pagar kampus sesuai dengan planning yang ada. Sehingga setelah keluarnya surat pernyataan pelepasan hak tanah dari Poltekes, barulah Badan Pertanahan Negara (BPN) melakukan pengukuran, dan pembangunan jalan dapat kita laksanakan,” pungkas Emzalmi yang juga didampingi petugas dari Dinas TRTB-P dan Dinas PU, serta hadir tokoh masyarakat setempat. (David/Bst/Fsl)
