Komisi A DPRD Payakumbuh Bidik Kesuksesan Provinsi Jabar

Dalam perjalanan itu, sebanyak 6 orang anggota komisi A DPRD Payakumbuh yakni Fitrial Bachri (ketua), Hurisna Jamhur (sekretaris), Yanuar Gazali, Alhudri, Heri Iswandi dan Ahmad Ridha. Kemudian mitra kerjanya Amriul Dt. Kariang (Asisten II), Mediar Indra (Kepala Disdukcapil), Zulrefri (Kepala Kator Arsip dan Perpustakaan), Camat se Payakumbuh, dan 2 orang wartawan.

 

Ke lima camat se Payakumbuh yang berstudy banding ke Provinsi Jawa Barat itu diantaranya Nofriwandi, SH. MM (Camat Payakumbuh Utara), Nurdal, S.Sos (Camat Payakumbuh Barat), Dony Prayuda, SSTP (Camat Payakumbuh Selatan), David Bachri, SSTP, MSi (Camat Latina) dan Ezi Elfiwary, SE (Sekcam Payakumbuh Timur).

 

Ketua Komisi A DPRD Payakumbuh Fitrial Bachri ketika dihubungi GoSumbar di sekretariat DPRD Payakumbuh, Selasa (7/6), mengatakan, kunker komisi A DPRD ke Provinsi Jabar dilakukan empat lokus yakni ke Pemkot Cimahi, Pemkab Bandung Barat, DPRD Bandung Barat dan DPRD kota Bandung.

 

Dari hasil kunker itu dapat dipetik keberhasilan 4 daerah tersebut untuk diterapkan di Payakumbuh. Kami sengaja memboyong 5 camat se Payakumbuh itu guna membidik program dan kinerja camat kedepannya, karena kita di Payakumbuh telah melakukan penciutan kelurahan yang semula 76 kelurahan kini menjadi 48 kelurahan.

 

“Menariknya, di kota Cimahi, yang memiliki 3 kecamatan, 15 kelurahan dengan jumlah penduduk 600 jiwa, sangat mudah memberikan pelayanan, sehingga tercipta pelayanan prima. Kiat menciptakan pelayanan prima itu, karena di Cimahi menggunakan Sistim Informasi Manajemen Kelurahan (SIMK). Semua itu, perlu kita tiru dan diterapkan di Payakumbuh, “jelas Fitrial.

 

Sedangkan di kabupaten Bandung Barat, perlu kita tiru pula pembangunannya, tidak ditemukan pembangunan yang mubazir. Semua pembangunan perkantoran hanya satu kali penganggaran rampung, dan kantor dinas instansi terletak disuatu tempat, tidak berserakan, begitu juga sebaliknya terhadap pembangunan insfrastruktur terlihat rapi dan langsung dimanfaatkan masyarakat.

 

Ketika rombongan diterima di DPRD Bandung Barat, Ahmad Ridha menanyakan pokok pikiran terhadap dana hibah dan bantuan sosial (Bansos). Ternyata di Bandung Barat tidak ada masalah dengan dana hibah dan bansos, bahkan disana dianggarkan Rp800 juta untuk masing-masing anggota dewan berbentuk fisik.

 

Kemudian, di DPRD Kota Bandung, anggota komisi A bersama mitra kerja diterima dan langsung bertukar informasi terhadap melahirkan peraturan daerah inisiatif. Karena DPRD Payakumbuh di tahun 2016 ini akan membuahkan beberapa perda inisiatif, seperti perda seni dan budaya, perda pendidikan dan perda inisiatif lainnya.

 

“Kesimpulan dari kunker tersebut, setiap pembangunan harus terencana dengan baik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) harus terukur, tidak kehendak rezim saja. Selama ini, diduga apa yang dibangun tidak terlihat dampaknya kepada masyarakat. Contoh pembangunan kantor Balaikota Bukik Sibaluik dan kantor Balaikota di lapangan eks poliko, kedua kantor Balaikota itu tidak jelas legalitasnya. Ke depan, kita harapkan agar setiap pembangunan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas, “ujar Fitrial.***