SMA/SMK Diminta Beri Masukan ke Disdik
Penulis: Tri Nanda
Hal ini menjadi arahan Ferizal kepada para guru dan kepala sekolah saat melakukan kunjungan ke SMAN 1 dan SMKN 1 Pangkalan Kotobaru, di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Rabu (1/6) siang. "Kami berharap, seyogyanya sekolah memberi masukan ke dinas pendidikan soal kajian kita ke depan. Khususnya menyangkut proses pemindahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi," katanya.
Dalam kunjungan itu, Wabup Ferizal terlihat didampingi Camat, Kapolsek, serta Ketua KONI Pangkalan Koto Baru. Perubahan kewenangan bidang SMA/SMK yang sebelumnya berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten ke Provinsi, diharapkan tidak menimbulkan gejolak serta semangat menjalani proses pendidikan di sekolah. Terutama bagi para personil, mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pendidik.
Menurutnya, kendati secara kewenangan ke depan, Bidang SMA/SMK akan berada di bawah provinsi, namun untuk penempatan personil atau operasional sekolah tetap bisa "dikondisikan" di daerah. "Khusus terhadap penyerahan dan penempatan personil nantinya, kita usahakan bisa disesuaikan dengan kompetensi serta kemampuan bapak/ibu," kata Ferizal.
Tak hanya di SMAN 1, arahan serupa juga dikemukakan Putra Lareh Sago Halaban ini di SMKN 1. Ferizal meminta kepada seluruh tenaga pendidik tetap menjalankan tugas belajar-mengajar dan tidak galau terhadap issu penempatan guru atau tenaga pendidik. "Percayalah, format pemindahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, akan memberi dampak baik bagi sekolah kita," tambahnya.
Di sekolah kejuruan yang dikenal sebagai "SMK Gambir" itu, Ferizal sempat membuka dialog terbatas dengan para guru. Masing-masing tenaga pendidik termasuk kepala sekolah, diminta menyampaikan aspirasi secara langsung terhadap kesiapan penyerahan dokumen P3D, hingga kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan proses kegiatan belajar-mengajar.
Kepala Sekolah SMK 1, Zaifuri mengatakan, berbagai dokumen P3D yang diminta sudah diinput untuk diserahkan ke Disdik secara administratif. Namun, ia mempertanyakan format yang jelas terhadap penyerahan dokumen, terutama personil. "Apakah nanti, bagi pegawai akan menjadi pegawai tingkat daerah, atau provinsi?" tanyanya.
Tak hanya itu, Zaifuri juga menyampaikan berbagai kendala seperti terbatasnya tenaga pendidik dan fasilitas di sekolahnya. Padahal, saat ini animo masyarakat khususnya di Kecamatan Pangkalan, sangat tinggi untuk memasukkan anaknya bersekolah di SMK. Terhadap status PNS, Ferizal menyebut masih menunggu format dari kementrian serta Disdik Provinsi.
"Melalui komunikasi dan koordinasi, nanti akan kita tindaklanjuti. Terhadap fasilitas dan kapasitas tenaga pendidik, nanti akan kami minta kepada dinas pendidikan bagaimana formulasinya. Yang jelas, seluruh masukan akan menjadi catatan bagi kami," tuntasnya.***
Kategori | : | Pendidikan, GoNews Group, Limapuluh Kota |