DPRD Padang Bantu Anggarkan Dana untuk Penyandang Down Syndrome

PADANG - DPRD Padang mengaku prihatin kurangnya perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap anak penyandang down syndrome. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Padang tidak sungkan-sungkan mengakui bahwa baru mengetahui adanya organisasi Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS).

Anggota Komisi IV Iswandi Muchtar dihadapan pengurus POTADS Padang mengungkapkan kedatangan organisasi orang tua penyandang down syndrome ini membuka wawasannya. Disebutkannya, dia menganggap penyandang down syndrome sama dengan penyandang disabilitas.

Terkait kurangnya perhatian Pemko Padang kepada penyandang down syndrome politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan memang down syndrome merupakan tanggungjawab kita bersama. Namun, dalam regulasi dan kebijakan Pemko Padang harus melindungi hak-hak penyandang down syndrome.

"Seperti penyandang disabilitas, Pemko juga harus menyiapkan regulasi dan kebijakan yang melindungi penyandang down syndrome," tegas Iswandi.

Anggota Komisi IV lainnya, Maidesta Hari Mahesa memberikan dukungan terhadap seluruh kegiatan POTADS baik secara moril maupun materil. Namun, Maidesta mengharapkan pasrtisipasi dari organisasi penyandang down syndrome.
"Kami akan bahas persoalan ini dalam rapat-rapat Komisi IV," kata Maidestal.

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mendorong organisasi POTADS melengkapi administrasi organisasi untuk penganggaran APBD 2017. Selain itu Wahyu menyarankan agar pengurus menjadikan Kota Padang sebagai pusat down syndrome.

"Untuk melakukan bermacam-macam kegiatan dibutuhkan dana yang besar. Maka dari itu kelengkapan administrasi organisasi harus dipenuhi. DPRD Padang membantu penganggarannya," jelasnya. (agb)