Pelajari Inovasi Pemerintahan, Peserta Diklat Pimpinan Padang Belajar ke Makassar

MAKASSAR - Sebanyak 30 orang Peserta Diklat kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XX Pemko Padang melakukan kunjungan dalam rangka Benchmarking dengan Pemerintah Kota Makassar, Sulsel, Selasa (23/2/2016).

Rombongan dikawal langsung oleh Kepala BKD Kota Padang H. Asnel didampingi oleh Widiaswara Badan Diklat Provinsi Sumbar Raffles JJ dan Busra.
Rombongan diterima Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pemerintahan yg Baik Bebas Korupsi, Andi Irwan Bangsawan di ruang Balaikota Makassar.

Kunjungan Bechmarking ini menurut Asnel merupakan bagian dari proses pembelajaran Diklat Kepemimpinan IV Angkatan XX Pola Baru Tahun 2016. Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari mulai 22–27 Februari 2016 mengambil 4 locus utama diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan.
“Kami sangat tertarik akan kemajuan yang ditunjukkan Makassar khususnya dalam bidang pembangunan dan banyak inovasi yang dilakukan, ujar Asnel.

Lebih lanjut Asnel mengatakan, kiat-kiat Pemko Makassar mencapai keberhasilan patut dipelajari. Pemko Makassar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu yang dinilai lebih efektif.

Staf Ahli Pemko Makasar Andi Irwan Bangsawan menyambut baik kedatangan Peserta Diklat PIM IV dan menyatakan kehormatan atas apresiasi dari Pemko Padang yang menjadikan Makassar sebagai tempat untuk belajar.

Menurut Staf ahli, beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pemko Makasar, yaitu Smart City alias kota pintar merupakan program yang mengintegrasikan pelayanan masyarakat secara elektronik. Di bidang kesehatan, misalnya, warga yang akan berobat ke Puskesmas bisa mendaftar melalui SMS. SMS itu akan masuk ke sistem registrasi pasien secara otomatis. Warga bisa mengetahui nomor antrean dan jam berapa akan dilayani. ”Dokter juga bisa melihat riwayat kesehatan pasien sehingga penanganan lebih tepat,” kata Andi Irwan.

Contoh lain, e-office akan mengintegrasikan 42 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Pemko Makassar. Itu dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dan distribusi surat antar SKPD. "Surat-menyurat antar dinas sudah papperless. Semua menggunakan surat elektronik,” terangnya.

Masyarakat yang akan mengurus KTP, KK, surat keterangan waris, surat keterangan tidak mampu, hingga surat keterangan domisili dan usaha bisa dilayani dengan sistem online.

Selain itu, masyarakat akan dibekali kartu pintar atau smart card. Kartu tersebut bisa multifungsi. Pertama, sebagai uang elektronik untuk bertransaksi di supermarket, hotel, restoran, rumah sakit, parkir, dan sebagainya. Nanti kartu itu juga bisa digunakan untuk transaksi di kendaraan umum. Tinggal diisi, saat transaksi saldonya akan berkurang dengan sendirinya. Dengan demikian, ke mana-mana warga Makassar tidak perlu membawa uang tunai. Kedua, smart card berfungsi sebagai kartu akses pelayanan publik.

Begitu dilantik, walikota makasar Danny melakukan penandatanganan kerja sama dengan BRI guna pengembangan proyek smart card. Pemkot Makassar juga bekerja sama dengan PT Telkom terkait pengembangan akses wifi perkotaan, akses informasi pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur smart city. Wako juga menggandeng Microsoft untuk mewujudkan program tersebut.

Adanya smart card, akan meminimalkan korupsi. Segala pembayaran menggunakan kartu. Laporannya juga bisa dilihat setiap waktu. Tidak ada peluang bagi pegawai Pemkot untuk mark up atau menyelewengkan anggaran.

Satu lagi program unggulan program, yakni Makassarta’ Tidak Rantasa (MTR). Penggunaan kata rantasa (jorok) memang sengaja dipilih sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa lokal. ’’Jadi rantasa itu artinya luas. Bukan sekadar masalah sampah, tapi juga soal perilaku masyarakat. Makassar yang dulu terkenal anarkis, kota penuh sampah, banjir, serta pelayanan birokrasi kurang maksimal harus berubah dengan adanya program ini.

Satu per satu suplemen dari MTR di-launching. Mulai lisa (lihat sampah ambil), sampah tukar beras, hingga aku dan sekolahku tidak rantasa diperkenalkan kepada masyarakat. ’’Kita gerakkan semua pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Semua wajib turun ke masyarakat untuk memperkenalkan MTR. Di setiap lingkungan kelurahan harus ada kegiatan kerja bakti minimal seminggu sekali,’’ tuturnya.

Dampak program tersebut memang sangat besar. Banjir dan genangan akibat musim hujan tidak lagi separah biasanya.

Sebarkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Walikota Makasar membuka hotline untuk menampung keluhan warga. Dia tidak mau keluhan itu masuk melalui filter, setiap hari pesan yang masuk hanya berupa kritik dan keluhan.

Keluhan paling banyak adalah soal angkutan sampah yang tidak teratur. Begitu menerima keluhan, walikota meneruskannya kepada kepala dinas yang menangani. Dengan begitu, penyelesaiannya lebih cepat daripada masyarakat melapor ke dinas terkait.

Seluruh jajaran pemerintahan dan kepala SKPD harus ikut menyebarkan nomor HP kepada masyarakat. (DU/AA)