DPRD Padang Pertanyakan Dana Administrasi Peserta Tes Anggota Satpol PP

PADANG - Anggota DPRD Padang Faisal Nasir mempertanyakan adanya dana administrasi dalam perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut anggota Fraksi PAN tersebut, biaya tes kesehatan dan tes jasmani adalah "akal-akalan" penyelenggara untuk mendapatkan keuntungan.

"Kalau memang ada tes kesehatan kenapa penyelenggara tidak mengoptipmalkan RSUD Rasidin. Rumah sakit tersebut milik Pemko Padang dan check-up perekrutan harusnya di sana," Faisal Nasir mempertanyakan kebijakan penyelenggara perekrutan anggota Satpol PP.

Disebutkan Faisal, engalaman saat kunker ke Surabaya dalam perekrutan Satpol PP tidak ada dipungut bayaran sepersen pun. "Bahkan disana hanya ada 500 orang anggota. Sehingga tidak perlu dilakukan perekrutan saat ini,"tegasnya.

Apalagi saat ini fungsi Satpol PP ini belumlah jelas. Karena mereka hanya fokus pada razia-razia saja, bukan menjalankan fungsi menegakkan perda.

"Seperti tempat hiburan malam, restoran dan rumah makan yang tidak berizin masih tetap berjalan. Ini kan ada yang tidak beres, jadi hendaknya optimalkan yang ada saja terlebih dahulu. Bukan malah melakukan penambahan,"pungkas ketua fraksi PAN ini.

Sementara, Kepala Dinas Satpol PP Kota Padang Firdaus Ilyas membantah bahwa biaya administarsi yang dibebankan ke peserta bukanlah untuk penyelenggara. Rangkaian tes para calon membayar sejumlah uang untuk pelaksanaan tes kesehatan dan Jasmani.

"Rp 475 ribu untuk tes kesehatan dan Rp175 ribu untuk tes jasmani. Uang itu bukanlah untuk kami, melainkan biaya yang harus dibayarkan untuk pihak rumah sakit untuk mengikuti tes," timpalnya. (agb)