Menurut Zainal, saat ini di Bukittinggi telah berdiri tiga rumah sakit milik pemerintah, diantaranya Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM), Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN), serta Rumah Sakit Tentara (RST).
Selain itu, dua rumah sakit swasta juga telah ada di Bukittinggi, diantaranya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi, serta Rumah Sakit Madina.
“Rumah sakit di Bukittinggi itu sudah banyak, jadi tidak perlu lagi dibangun rumah sakit. Kalau ingin memiliki RSUD sendiri, sebaiknya ambil alih saja RSSN dari milik pusat menjadi milik Pemerintah Bukittinggi. Sebaiknya, untuk membangun rumah sakit itu harus sesuai kebutuhan, bukan mengada- adakan rumah sakit,” tukuk Zainal Abidin, Rabu 17 Februari 2016.
Dikatakan juga oleh Zainal Abidin, pengalihan status RSSN akan lebih mudah dibanding RSAM milik pemerintah provinsi, karena bangunan RSSN tidak terlalu besar dan memungkinkan pengadaan biaya operasional melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan RSAM merupakan rumah sakit yang besar dan dikhawatirkan Pemerintah Bukittinggi tidak sanggup mengadakan biaya operasional yang rumah sakit yang sangat besar.
“Rumah Sakit Stroke adalah rumah sakit khusus, yang menurut saya tidak urgen di Bukittinggi. Selain itu, dalam undang-undang tidak ada numenklatur rumah sakit khusus stroke, yang hanya ada seperti rumah sakit otak, mata, tulang, jiwa, kulit dan yang lainnya. Jadi, mengambil alih RSSN itu menjadi RSUD Bukittinggi merupakan solusi yang tepat,” ungkapnya.
Zainal menyarankan, sebaiknya Pemko Bukittinggi mengkaji ulang rencana tersebut.(**)
