Jokowi Difitnah, Istana Gerah, Berbahaya Jika Dibiarkan, Bikin Resah di Masyarakat

JAKARTA, GOSUMBAR.COM - Isu yang menyebut Presiden Jokowi akan meminta maaf pada korban Tragedi 1965 membuat pihak istana resah.

Terutama, menyusul beredarnya undangan yang menyatakan presiden akan menghadiri sebuah acara sekaligus menggunakan forum itu untuk meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan kalau presiden sesungguhnya tidak ingin menanggapi lebih jauh isu tersebut.

Namun, karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, para pembantu presiden akhirnya berinisiatif mencari tahu pihak-pihak di balik munculnya isu tersebut.

"Kami semua, terutama para pembantu presiden resah dengan fitnah yang dilakukan secara massif berkaitan dengan permohonan maaf itu," beber Pramono Anung, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (30/9).

Menurut dia, fitnah tersebut berbahaya jika dibiarkan. Sebab, selain menimbulkan keresahan di tengah publik, isu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Tidak ada pikiran presiden untuk meminta maaf pada PKI. Dan, hal tersebut juga sudah disampaikan presiden secara terbuka. Di internal, rapat-rapat terkait juga pernah dilakukan.

Karena itulah, menurut Pram, peringatan penting disampaikan agar penyebar undangan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. "Kami sudah tahu (pelakunya)," tuturnya.

Sosok penyebar fitnah undangan Jokowi akan hadir di sebuah acara untuk meminta maaf pada PKI tersebut diketahui berkat kerjasama dengan pihak kepolisian. Bahwa, sosok utama pelaku itulah yang kemudian menyebarkan pada orang-orang di sekitarnya dan terus menyebar secara luas.

Pada Selasa (29/9), memang telah menyebar pesan berantai yang menyebut tentang agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani, kemarin. Bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta, presiden juga disebutkan dalam pesan kalau akan menyampaikan permintaan maaf pada PKI.

"Sebenarnya, orang-orangnya (penyebar, red) itu-itu saja, kepentinganya membuat resah dan mendeskreditkan presiden," imbuh Pramono. ***