Dana Dialihkan ke Pasar, Pembangunan Gedung DPRD Ditunda

PADANG, GOSUMBAR.COM - Mimpi anggota DPRD Padang untuk segera menempati gedung baru masih jauh dari harapan. Dana pembangunan gedung baru yang seyogyanya dianggarkan dalam APBD 2016 kembali tertunda. Batalnya pembangunan gedung DPRD ini terungkap tidak tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 yang disampaikan walikota, Kamis (29/10).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang, Hervan Bahar menjelaskan pembangunan gedung baru DPRD Padang harus ditunda hingga tahun 2017 karena dana tersebut dialihkan untuk penyelesaian pembangunan Pasar Inpres III dan IV.

"Pemko dan DPRD sepakat pembangunan pasar raya lebih urgen dari pada pembangunan gedung DPRD. Jadi, penyelesaian Pasar Inpres I-IV sangat dibutuhkan masyarakat," kata Hervan Bahar.

Hervan melanjutkan, tidak dianggarkannya pembangunan gedung baru DPRD juga terkait belum jelasnya penyelesaian 139 kios di eks terminal Aia Pacah. Pemko masih menunggu persetujuan DPRD. Ada persetujuan dewan, tambah Hervan, baru dilakukan penghapusan aset dan kemudian dilelang.

"Harus diselesaikan satu persatu. Setelah semuanya tuntas, proses pembangunan dilanjutkan. Tidak ada kontra saat pembangunan berjalan nantinya," ungkap Hervan.

Rencana awal, review rencana teknis dan pelelangan dilaksanakan setelah pengesahan APBD Perubahan 2015. Akhir tahun ini, proses yang dilakukan mulai dari persiapan, lelang konsultan manajemen konstruksi, kontrak dan konsultan manajemen konstruksi (MK), review desain, penetapan HPS, serta lelang penyediaan jasa kontruksi.

Terpisah, anggota Pansus Penghapusan Aset, Zulhardi Z Latif membantah tudingan bahwa kinerja pansus lamban. Dia mengatakan Pansus telah menyerahkan laporan ke pimpinan sejak empat bulan yan lalu. Anggota Pansus lainnya, Ilham Maulana mengungkapkan dana untuk pembangunan gedung DPRD yang baru dialihkan untuk pembangunan pasar.

"DPRD menyetujui kelanjutan pembanguna Pasar Raya Fase VII sebesar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, Blok II 21 milyar lebih dan III dan IV sebesar Rp80 miliar. (agb)