Menurut politisi PDIP ini, Pemko seharusnya menuntaskan layanan sanitasi karena masih banyak permukiman kumuh yang ditemui di Kota Padang. Dicontohkan Iswanto, salah satu pemukiman kumuh dapat kita temui di kota lama atau di bantaran Muara.
"Ngapain menggelar acara seperti itu. Fokus saja pada perbaikan permukiman kumuh. Saya rasa perbaikan permukiman kumuh adalah hal yang realistis dikerjakan Pemko," tegas Iswanto yang dihubungi Rabu (18/11).
Diakui Iswanto, membenahi perkampungan kumuh memang tidak mudah. Namun, katanya, dalam mengatasi persoalan ini Pemko harus punya skala prioritas. Setiap tahun, katanya, dilakukan perbaikan pada satu atau dua kawasan, dan perkampungan kumuh yang sudah diperbaiki akan dijadikan perbandingan. Pola seperti ini akan didukung pemerintah pusat.
Sepertinya penuntasan masalah sanitasi tidak bisa diselesaikan sesegra mungkin oleh Pemko. Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim pernah mengatakan sanitasi di Padang jelek. Selain itu, masih banyak ditemui lokasi perkampungan kumuh di Padang.
"Melihat fakta yang ada, Pemko harus menuntaskan persoalan sanitasi ini. Tidak perlu menunggu hingga 2019 sesuai target RPJMN," timpal Helmi.
Helmi mengingatkan untuk pelayanan dasar air minum dibutuhkan ketersediaan anggaran. Nah, katanya, jika ketersedian anggaran di APBD tidak cukup maka Pemko harus mampu menyerap anggaran APBN.
"Di sinilah kita lihat apakah SKPD cakap dalam menarik anggaran pusat. Kalau SKPD-nya tidak cakap maka walikota perlu melakukan evaluasi," politisi Golkar ini mengakhiri. Kota Padang direncanakan akan menjadi tuan rumah CSS 18-20 November 2015, sekaligus menggelar Rakernas AKKOPSI yang ke VII. (agb)
