Di Rakordal BNPP, DPR Pastikan Dukung Anggaran Perbatasan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Rachmad Gobel memastikan bahwa 'Senayan' akan mendukung anggaran pembangunan perbatasan negara. Politisi NasDem itu menyampaikan demikian dalam Rakordal (Rapat Koordinasi Pengendalian) pengelolaan batas wilayah negara yang digelar BNPP di Ancol, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

"Sebagai pimpinan DPR RI tentu saya akan terus mengawal pembangunan daerah perbatasan," kata Rachmad dalam Rakordal yang turut diikuti GoNEWS.co.

Baca Juga: BNPP 'Plototi' Dana Rp8,6 Triliun untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Baca Juga: Rakordal Perbatasan 2023 Undang Ratusan Pejabat 

"Jangan ragu-ragu, Pak! Untuk menyampaikan ke saya apa yang harus didukung supaya ini jalan di DPR. Supaya anggarannya bisa kita perjuangkan di DPR," tegas Rachmad.

Sebelumnya, Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Muhammad Tito dalam sambutannya mengungkapkan, pihaknya berharap agar DPR RI sebagai legislatif negara bisa mendukung BNPP melalui fungsi penganggaran dan pengawasan 'Senayan'.

Baca Juga: BNPP dan BRIN Rumuskan Terobosan Program Aplikatif di Perbatasan Negara 

Baca Juga: Prof Zudan Minta Jajaran BNPP lakukan Branding Pengelolaan Perbatasan 

Tito mengungkapkan, anggaran untuk perbatasan tahun 2023 berkisar Rp7,7 triliun dan sudah tersebar di sejumlah kementerian/lembaga. Tito menekankan pentingnya kordinasi BNPP dengan sejumlah kementerian/lembaga itu untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran sesuai visi Presiden Jokowi agar Indonesia dibangun dari pinggiran. Koordinasi juga penting untuk mengonsepkan kebutuhan anggaran tahun depan.

"Ada pagu indikatif, pagu definitifnya di bulan Juli biasanya. Itu harus diajukan berapa kebutuhannya baik ke Bappenas maupun Kementerian Keuangan RI supaya nanti dimasukkan ke dalam APBN tahun depan untuk membangun perbatasan," kata Tito.

Sebagai informasi, BNPP beranggotakan 27 kementerian/lembaga dan 15 pemerintah provinsi. Badan ini diarahkan oleh 4 kementerian koordinator termasuk Kemenko Polhukam RI sebagai Ketua Dewan Pengarah. Turut hadir dalam Rakordal 2023 ini, Ketua Dewan Pengarah BNPP Mahfud MD.***